Suara Detik
DUMAI HEADLINE

Terkait CSR/TJSP PT. KLK M lutfi Angkat Bicara

M. Lutfi Sekretaris FIPPR Kota Dumai

DUMAI – ( Suara Detik.com ) – Heboh dibuat oleh beberapa media online Dumai bahkan ikut menghebohkan media online dari luar Dumai terkait pemberitaan tentang dugaan tidak terealisasikannya dengan baik program Corporate Social Responcibility CSR/TJSP PT. Kuala Lumpur Kepong (KLK) dikelurahan buluh kasab yang sudah termasuk Ring 1 namun disayangkan Nihil menurut warga.

Ternyata ini menjadi perhatian khusus dari salah seorang pengamat lingkungan yang ada di Kota Dumai.

Dalam hal ini iya mengatakan,” Tanggung Jawab Sosial Lingkungan(TJSL) yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk turut serta membangun daerah dimana Perusahaan tersebut beroprasi ternyata belum dirasakan oleh Haikal Supriyadi warga dijalan hayam huruk RT, 12 yang tidak jauh dari lingkungan areal PT. KLK beraktifitas.

Hal tersebut sudah tentu sangat merugikan bagi mereka untuk mendapatkan dan dirasakan bersama keluarganya kecilnya.

Warga yang seharusnya mendapatkan haknya dan bisa dirasakan langsung serta manfaatnya dengan keberadaan Perusahaan tersebut, ternyata hanya menerima dampak dari aktifitas perusahaan tersebut dari tahun ke tahun yang tidak ada kepastian.

Menanggapi hal ini, M. Lutfi salah seorang pemantau pembangunan yang menjabat sekretaris dari Forum Informasi Pemantau Pembangunan Riau (FIPPR) Dumai. Iya menilai bahwa ini merupakan hal yang tidak boleh terjadi, lantaran berdirinya sebuah Corporate (Perusahaan) berarti akan mengangkat kesejahteraan daerah tersebut salah satu kelurahan buluh kasab.

” Keberadaan perusahaan di lingkungan atau daerah kita seharusnya menjadi penunjang pembangunan untuk menuju kesejahtera daerah kita, maka dari itu andainya ada sebuah perusahaan tidak atau melupakan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dari dampak perusahaan tersebut, itu sangat tidak baik dan mereka harus taat pada aturan undang-undang yang telah mengatur regulasi CSR,” jelas Lutfi pada awak media.

Ia menambahkan,” bahwa pemerintah serta pihak terkait harus tanggap akan hal ini, sebab ini adalah berhubungan dengan pembangunan yang menjadi hak masyarakat bahkan tidak perlu diminta.

” Pemerintah dan komiti yang audah dibentuk bahkan sudah dilantik oleh Walikota Dumai harus tanggap dan peduli.

Apabila memang perusahaan itu tidak memeberikan hak dan mewajibanya ke warga atau masyarakat melalui program CSR/TJSP nya, karena ini juga demi pembanguan daerah,” cetusnya.

Didalam undang- undang
Padahal jelas tertulis tentang CSR Nomor 40 tahun 2007 juga Peraturan Pemerintah 47 tahun 2012, sementara itu dana CSR diatur dalam pasal 74 UUPT serta pasal 15 huruf b 25/2007 bahwa setiap perusaan harus menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Disisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Raja Susi SS. MM juga berencana akan menindak lanjuti hal ini dengan membawa permasalahan ini ke pada pihak terkait dan meminta seluruh jajaran kepengurusan PWRI yang ada di Provinsi Riau untuk ikut memantau Persoalan yang ada.

” Kita akan membawa persoalan ini dan meminta pihak terkait untuk menanggapinya dengan serius serta mengarahkan jajaran kepengurusan kita yang ada didaerah lain di Riau ikut membantu memantau informasi terkait hal ini,” ungkap Raja Susi di Hotel Grand Zuri Dumai katika kunjungan kerjanya senin malam dihadapan beberapa pengurus DPC PWRI Kota Dumai.***(Tim)

Related posts

Polres Dumai Gelar Buka Puasa Bersama Pemko Dumai, TNI Dan Seluruh Elemen Masyarakat

Rafki

Ustadz Salam : Kami Selalu Mendoakan Pak Wali Dan Pak Wakil

Rafki

GNPK-RI Investigasi Langsung ke Proyek 14,8 M, Sei Panji-panji Rokan Hilir

Rafki